PROSES GO PUBLIC SUATU PERUSAHAAN

PROSES GO PUBLIC SUATU PERUSAHAAN

1.       Tahap Persiapan untuk Go Public

a.       Restrukturisasi Perusahaan

Restrukturisasi perusahaan dilakukan dengan maksud agar perusahaan yang bersangkutan dapat memenuhi berbagai persyaratan go public. Dalam proses restrukturisasi perusahaan untuk go public ini, dilakukanlah berbagai macam restrukturisasi sebagai berikut :

1.       Restrukturisasi finansial

2.       Restrukturisasi bisnis

3.       Restrukturisasi korparat

4.       Restrukturisasi posisi SDM

5.       Resturkturisasi hutang/pinjaman

b.      Pemberesan Surat-surat dan Dokumen

Suatu perusahaan yang akan go public diperlukan suatu kerapian di bidang kearsipan. Untuk itu, dokumen-dokumen harus disimpan dengan baik dan diperlukan seorang corporate secretary. Demikian juga izin-izin yang belum beres atau sudah mati perlu dihidupkan kembali. Kontrak-kontrak yang tidak benar perlu dibenarkan.

c.       Dilakukan Private Placement

Adakalanya, suatu perusahaan yang akan go public memerlukan dana terlebih dahulu untuk membereskan perusahaannya atau untuk kepentingan lain. Untuk itu, dapat di tempuh melalui suatu proses yang disebut dengan private placement atau yang disebut juga dengan istilah private offering. Dalam hal ini, pihak perusahaan mencoba mencari dana kepada pihak luar, dimana dana tersebut akan dibayar dengan saham pada waktu go public nanti atau dengan dana hasil go public. Seiring dengan penerbitan suatu instrumen yang disebut dengan obligasi konversi (convertible bonds). Convortible Bonds adalah suatu surat hutang yang dijual kepada seseorang atau suatu perusahaan dimana surat hutang tersebut dapat dikonversi menjadi saham pada saat perusahaan tersebut go public nantinya.

2.       Proses Pendahuluan untuk Go Public

a.       Penunjukkan Pihak yang Terlibat

Pada tahap ini, pihak perusahaan yang akan go public haruslah memilih dan menunjuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses go public tersebut. Pihak-pihak yang terlibat tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

1.       Penjamin Emisi (underwriter)

2.       Akuntan Publik

3.       Konsultan Hukum

4.       Notaris

5.       Perusahaan Penilai (Appraiser)

6.       Biro Administrasi Efek

7.       Dan lain-lain

b.      Proses Underwriting

Pada pihak underwriting ini, pihak penjamin emisi sudah harus ditunjuk oleh emiten. Pihak underwriter ini berfungsi sebagai pihak yangakan mengatur pemasaran sampai terjualnya saham di pasar perdana. Pihak underwriter ini juga melakukan komitmen-komitmen tertentu dengan emitmen. Komitmen tersebut antara lain :

1.       Komitmen Penuh (full commitment)

Dengan komitmen ini, pihak underwriter tidak ubahanya seperti penjamin saja, yakni menjamin bahwa seluruh saham dari emiten tersebut akan laku terjual dipasar perdana. Apabila ternyata saham tersebut tidak habis terjual, maka pihak  underwriter mempunyai kewajiban untuk membeli untuk dirinya sendiri ata sisa saham yang tidak laku terjual.

2.       Komitmen Ternaik (best effort commitment)

Dengan komitmen terbaik ini, pihak underwriter hanya berkewajiban untuk menjual saham dengan sebaik-baiknya di pasar perdana. Manakala ternyata ada saham yang tidak habis laku terjual di pasar perdana tersebut, sisa dari saham-saham yang bersangkutan boleh dikembalikan kepada pihak emiten tanpa ada kewajiban dari underwriter untuk membeli untuk dirinya sendiri.

3.       Komitmen Siaga

Pihak underwriter berkewajiban untuk menjual saham dari emiten di pasar perdana. Akan tetapi bila saham tersebut tidak habis terjual, maka sisa saham yang tidak habis terjual di pasar perdana, dapat dibeli sendiri oleh underwriter pada harga tertentu.

c.       Restrukturisasi Anggaran Dasar

Anggaran dasar dari perseroan juga perlu direvisi agar sesuai dengan anggaran dasar suatu perusahaan terbuka. Sebab untuk anggaran dasar suatu perusahaan terbuka, ada suatu standar tersendiri, yang berbeda dengan anggaran dasar suatu perusahaan tertutup.

Bagian-bagian dari anggaran dasar yang perlu direvisi, antara lain sebagai berikut :

1.       Permodalan perseroan.

2.       Jumlah saham diperbanyak.

3.       Jumlah saham yang di alokasi kepada publik .

4.       Harga nominal saham sesuai dengan yang di persyaratkan untuk perusahaan terbuka.

5.       Pengalihan saham dengan cara yang sesuai dengan aturan pasar modal.

6.       Persyaratan untuk direksi dan komisaris lebih diperketat.

7.       Keuangan mesti di audit oleh akuntan publik.

8.       Ketentuan tentang wajib lapor atau wajib diumumkan terhadap hal-hal tertentu.

9.       Penyesuaian tentang kuorum dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan rapat direksi atau komisaris.

10.   Penggunaan dana hasil go public harus jelas.

11.   Jual beli saham dalam hal-hal tertentu dilakukan dengan suatu tender offer.

12.   Pengaturan tentang transaksi yang berbenturan kepentingan.

d.      Pembuatan Laporan dan Dokumen Go Public Lainnya

Laporan-laporan kepada yang berwenang dan sejumlah dokumentasi yang berhubungan dengan proses go public haruslah disiapkan juga. Dokumentasi-dokumentasi yang penting dalam hubungannya proses go public adalah sebagai berikut :

1.       Legal audit dan legal opinion, yang dibuat oleh konsultan hukum.

2.       Laporan keuangan dari akuntan public.

3.       Laporan penilaian oleh perusahaan penilai (appraiser).

4.       Draft Prospektus (termasuk di dalamnya laporan oleh emiten sendiri).

5.       Draft Prospektus ringkas (untuk di umumkan dalam 2 (dua) surat kabar).

6.       Pernyataan pendaftaran.

7.       Confort letter.

Seperti telah disebutkan bahwa salah satu dokumen penting dalam proses go public adalah suatu legal audit yang dibuat oleh konsultan hukum. Pada prinsipnya, legal audit ini berisikan hal-hal sebagai berikut :

1.       Pemaparan dan analisis terhadap anggaran dasar perseroan.

2.       Pemaparan dan analisis terhadap permodalan dan saham.

3.       Pemaparan dan analisis terhadap direksi dan komisaris.

4.       Pemaparan dan analisis terhadap izin-izin dan persetujuan.

5.       Pemaparan dan analisis terhadap asset-aset perseroan.

6.       Pemaparan dan analisis tentang asuransi.

7.       Pemaparan dan analisis tentang tenaga kerja.

8.       Pemaparan dan analisis tentang pernyertaan pada perusahaan lain.

9.       Pemaparan dan analisis terhadap kontrak-kontrak.

10.   Pemaparan dan analisis terhadap persetujuan-persetujuan dalam rangka emisi efek.

11.   Perkara-perkara di pengadilan, arbitrase, dan badan-badan peradilan lainnya.

e.      Pencatatan Pendahuluan Atas Saham-Saham di Bursa Efek

Dalam tahap pendahuluan ini dilakukan juga pencatatan pendahuluan atas saham-saham di bursa-bursa efek di mana saham-saham dari perusahaan tersebut akan dijual, yakni penjualannya di pasar sekunder nantinya. Sungguhpun nanti ada masanya dilakukan legi pencatatan yang definitive di bursa-bursa tersebut.

3.    Proses Pelaksanaan Go Public

        Setelah dilaluinya proses pendahuluan untuk go public dan ternyata perusahaan memenuhi syarat untuk go public, maka tibalah saatnya bagi perusahaan tersebut untuk maju ke tahap pelaksanaan go public itu sendiri. Dalam tahap pelaksanaan go public ini, dilakukanlah hal-hal sebagai berikut :

a.       Proses pengajuan pernyataan pendaftaran.

b.      Public expose, yakni pernyataan dan diskusi dengan pihak public atau pihak pejabat yang berwenang.

c.       Pembuatan dan percetakan prospectus, dan pemuatan prospektur ringkas dalam 2 (dua) surat kabar.

d.      Road show, yakni dengan berkunjung ke tempat-tempat investor institusional untuk menawarkan saham.

e.      Penjatahan di pasar perdana.

f.        Prose pencatatan saham di bursa efek.

g.       Proses jual beli saham di pasar sekunder (di bursa-bursa saham).

Transaksi Derivatif dan Margin Trading

Transaksi Derivatif dan Margin Trading

A.      Pengertian Margin Trading dan Transaksi Derivatif

Margin Trading adalah suatu transaksi jual beli valuata asing dimana transaksi tersebut tidak diakui oleh pergerakan dana dan keuntungan atau kerugiannya diperhitungkan dari selisih bersih antara harga beli/harga jual dari suatu jenis valuata asing pada saat tertentu dengan harga jual/beli valuata yang bersangkutan pada akhir masa transaksi. Dengan demikian, margin trading diperlawankan dengan perdagangan dengan pergerakan dana.

Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi derivatif adalah suatu kontrak (agreement) mengenai pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasarinya, seperti nilai tukar, tingkat suku bunga, komiditi, ekuiti, indeks, dan lain-lain, baik yang menyebabkan terjadinya pergerakan dana maupun yang tidak menimbulkan pergerakan dana/instrumen. Dengan demikian, transaksi deviratif dipertentangkan dengan transaksi atas produk pokok/underlying asset, seperti orang membeli saham/obligasi, USA dollar, barang komoditi, dan lain-lain.

Ada banyak macam produk deviratif, tetapi pada dasarnya produk derivatif terbagi kepada 3 (tiga) macam, yaitu :

1.       Derivatif berdasarkan atas forward

2.       Derivatif berdasarkan atas opsi

3.       Derivatif berdasarkan atas swap

Fungsi Derivaif adalah sebagai berikut :

1.       Sebagai Model Investasi

Dalam hal ini transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu model berinvestasi, tetapi umumnya investasi jangka pendek.

2.       Sebagai Cara Lindung Nilai

Dalam hal ini transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan reksiko dengan jalan lindung nilai (hedging), yakni yang disebut dengan Risk Management.

3.       Informasi Harga

Dalam hal ini transaksi derivatif dapat berfungsi untuk sekedar mencari/memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (price discovery). Misalnya, harga emas 6 bulan mendatang, dapat tercermin dari harga emas di pasar berjangka tersebut.

4.       Fungsi Spekulasi

Perdagangan derivatif dapat dan sering juga digunakan sebagai salah satu cara berspekulasi bagi mereka yang senang dengan hal-hal yang bersifat untung-untungan dan spekulasi.

5.       Membuat Fungsi Manajemen Produksi Berjalan dengan Baik dan Efisien

Transaksi derivatif, khususnya atas barang komoditi dapat membuatberjalannya dengan baik dan efisien terhadap Fungsi Manajemen Produksi. Sebab, dengan adanya transaksi berjangka (atas barang-barang komoditi) fungsi manajemen Produksi dari suatu produsen akan mendapat gambaran permintaan dan kebutuhan pasar dimasa yang akan datang terhadap produk yang dihasilkannya itu, dengan cerminan gambaran harga dipasar. Sehingga kapasitas produksi dan penyimpanan barang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.

6.       Untuk Mencegah Gejolak Harga Pasar yang Ekstreme terhadap Underlying Asset

Dengan adanya perdagangan berjangka, maka pasar akan bereaksi yang positif terhadap posisi permintaan dan penawaran. Sebab, dalam bisnis seperti ini, indikator harga dihitung secara cermat, sehingga jika ada harga underlying asset yang terlalu rendah misalnya, maka demand akan tinggi sehingga dengan demikian tingkat harga akan segera naik lagi, demikian juga sebaliknya. Karenanya, fluktuasi harga dai underlying asset menjadi tidak terlalu tinggi dan selalu terjaga pada batas-batas harga normal.

B.      Transaksi Derivatif Sebagai Sarana Lindung Nilai (Hedging)

Dalam praktek sangat banyak juga dilakukan suatu transaksi derivatif dengan tujuan/motif sebagai dalah satu cara untuk menghilangkan risikodengan jalan lindungi nilai (hedging), yang merupakan salah satu model Risk Management. Ini adalah pengertian hedging dan motif dilakukannya hedging pada kasus umumnya yang ada. Akan tetapi, dalam perkembangannya sarana hedging, dapat juga dipakai justru sebagai sarana spekulasi. Karena itulah, dalam perkembangannya dikenal berbagai model jenis hedging. Untuk itu pihak perusahaan yang akan melakukan hedging dapat memilih-milih di antara alternatif-alternatif hedging (dilihat dari perbandingan jumlah hedging), yaitu sebagai berikut :

1.       Lindungi Nilai Penuh (Straight Hedging, Full Hedging)

Lindungi nilai penuh merupakan cara melakukan lindungi nilai lewat suatu kontrak forward terhadap semua 100% kewajiban. Teknik  ini justru dapat menimbulkan risiko manakala keadaan di depan justru berbalikan seperti yang diantisipasi.

2.       Lindungi Nilai Sebagian (Partial Hedging, Delta Hedging)

Dalam hal ini tidak terhadap seluruh hutang dilakukan hedging. Misalnya, hedging hanya dilakukan terhadap 70% hutang.

3.       Lindungi Nilai dengan Hak Pilih

Perusahaan yang akan melakukan lindungi nilai dapat juga menempuh cara lindungi nilai dengan hak pilih (opsi). Dalam hal ini yang dilakukan adalah melakukan lindungi nilai dengan memakai sarana derivatif berbentuk option.

4.       Tanpa Lindung Nilai

Manakala perusahaan merasa hutang-hutangnya tidak terlalu berpengaruh terhadap cash flow, dan/atau hutangnya relatif kecil, dan/atau tidak terdapat cukup alasan untuk mencemaskan pergolakan moneter di masa depan, maka lindung nilai tidak perlu dilakukan.

C.      Klasifikasi Transaksi Derivatif dalam Dunia Perbankan

Dalam praktek dikenal berbagai macam transaksi/produk derivatif, yaitu sebagai berikut :

1.       Futures

2.       Option

3.       Forward

4.       Swap

5.       Exotics

6.       Spot Trading

7.       Transaksi dengan Pergerakan Dana

8.       Transaksi Tanpa Pergerakan Dana

D.      Transaksi Derivatif dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Transaksi derivative merupakan transaksi yang sangat lazim dilakukan dalam praktek secara nasional dan internasional. Karena itu, tidak ada alas an yang kuat dan tidak perlu sama sekali melarang praktek transaksi derivatif ini.

Dari segi hukum perdata, jelas bahwa transaksi derivative termasuk kedalam ruang jelajah hukum kontrak/perjanjian, karena transaksi tersebut pada galibnya tidak lain dari suatu kontrak antara para pihak dalam transaksi derivative tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa menurut ketentuan hukum perdata, maka sahnya suatu kontrak, termasuk transaksi derivative, antara lain ditentukan oleh apakah sudah terpenuhinya persyaratan tentang sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

1.       Adanya kesepakatan kehendak

2.       Cakap berbuat

3.       Adanya hal tertentu

4.       Kausa yang halal

Konsep trading dalam transaksi derivative antara lain mencakupi elemen-elemen sebagai berikut :

1.       Startegi Trading

2.       Faktor Perubahan Harga

3.       Analisis Fudamental

4.       Analisis Teknik

5.       Cara-cara Mengatasi Kerugian

6.       Penentuan Waktu (timing)

E.       Rambu-Rambu Hukum dan Kode Etik

Karena transaksi derivatif sangat rentan dan resikonya sangat tinggi (high risk), maka sector hukum perlu campur tangan yang intens sehingga resiko dapat diminimalkan. Untuk itu, sudah selayaknya sector hukum menyediakan rambu-rambu  yang tidak boleh dilanggar oleh pihak yang terlibat dalam transaksi derivatif ini.

1.       Resiko dari Transaksi Derivatif

Adapun yang merupakan risiko dari transaksi derivatif adalah :

a.       Risiko Hukum

b.      Risiko Pasar

c.       Risiko Operasional

d.      Risiko Kredit

2.       Prisnsip Kehati-hatian dalam Pengendalian Risiko Transaksi Derivatif

Bank Indonesia mengatur pula mengenai masalah pengendalian risiko transaksi valas/derivatif, antara lain dengan cara penekanan kepada prinsip kehati-hatian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a.       Bank Harus mempunyai pedoman terhadap transaksi derivatif, pedoman mana haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari direksi dan komisaris bank yang bersangkutan.

b.      Penentuan batas-batas kewenangan bank dalam melakukan transaksi derivatif.

c.       Kewajiban memberikan laporan berkala (mingguan) kepada Bank Indonesia.

Perusahaan Go Public dan Pasar Modal

PERUSAHAAN GO PUBLIC DAN PASAR MODAL

A.      PERUSAHAAN TERTUTUP DAN PERUSAHAAN TERBUKA

Yang dimaksud dengan perusahaan tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya masih dipegang  oleh beberapa orang/perusahaan saja, sehingga jual beli sahamnya dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh anggaran dasar perseroan, yang pada umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan pemegang saham yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan terbuka adalah suatu perseroan terbatas yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang/banyak perusahaan, yang penawaran sahamnya dilakukan kepada public/masyarakat sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal.

Contoh perusahaan terbuka :

1.       PT Telkom Tbk

2.       PT Astra Internasional Tbk

3.       PT HM Sampoerna Tbk

4.       PT Kalbe Farma Tbk

5.       Dan lain-lain

Di samping saham, juga di perdagangkan di pasar modal adalah berbagai jenis surat berharga lain, yaitu sebagai berikut :

1.       Surat Pengakuan Hutang

2.       Surat Berharga Komersil (Commercial Paper)

3.       Obligasi

4.       Tanda Bukti Hutang

5.       Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif

6.       Kontrak Berjangka Atas Efek

7.       Setiap Derivative dari Efek, seperti Bukti Right, Warran, dan Opsi

8.       Efek Beragun Asset

9.       Sertifikat Penitipan Efek Indonesia

Tentang perusahaan terbuka ini di atur oleh suatu cabang ilmu hokum yang disebut dengan hokum pasar modal. Hokum Pasar Modal ini menyangkut dengan objek-objek bahasan sebagai berikut :

1.       Pengaturn tentang perusahaan, yang antara lain meliputi :

a.       Persyaratan keterbukaan informasi

b.      Perlindungan pemegang saham minoritas/pemegang saham public

2.       Tentang berbagai macam surat berharga pasar modal (efek)

3.       Tentang administrasi pasar modal, yang berisikan antara lain hal-hal sebgai berikut :

a.       Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga

b.      Tentang profesi, badan atau lembaga yang terlibat dalam pasar modal.

c.       Tentang perdagangan surat berharga

d.      Tentang proses go public

e.      Tentang pendaftaran dan pencatatan

f.        Tentang dokumentasi, seperti persyaratan prospectus, pernyataan pendaftaran, pengumuman, dan sebagainya

4.       Tentang penegakan hukum di pasar modal

Tujuan hukum dari pengaturan pasar modal adalah agar tercapai unsur-unsur sebagai berikut :

a.       Keterbukaan informasi

b.      Profesionalisme dan tanggung jawab pelaku pasar modal

c.       Pasar yang tertib dan modern

d.      Efisiensi

e.      Kewajaran

f.        Perlindungan investor

g.       Kepastian hukum

h.      Keadilan

B.      PROSES GO PUBLIC SUATU PERUSAHAAN

Keseluruhan tahapan dari rangkaian proses go public dari suatu perusahaan adalah sebagai berikut :

1.       Tahap Persiapan untuk Go Public

2.       Tahap Pendahuluan untuk Go Public

3.       Tahap Pelaksanaan Go Public

Berikut ini adalah penjelasannya :

1.       Tahap Persiapan untuk Go Public

Dalam tahap persiapan dilakukanlah hal-hal sebagai berikut :

a.       Restrukturisasi perusahaan

b.      Pemberesan surat-surat dan dokumentasi

c.       Dilakuka private placement

2.       Proses Pendahuluan untuk Go Public

Setelah dilakukan persiapan-persiapan dan hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan sudah memenuhi syarat untuk go public, maka dimulailah proses pendahuluan untuk go public. Dalam proses pendahuluan untuk go public ini, dilakukanlah hal-hal sebagai berikut :

a.       Penunjukkan pihak yang terlibat

b.      Proses underwriting

c.       Restrukturisasi Anggaran Dasar

d.      Pembuatan Laporan dan Dokumentasi Go Public lainnya

e.      Pencatatan Pendahuluan atas Saham-saham di Bursa Efek

3.       Proses Pelaksanaan Go Public

Setelah dilakukan proses pendahuluan untuk go public dan ternyata perusahaan memenuhi syarat untuk go public, maka tibalah saatnya bagi perusahaan tersebut untuk maju ketahap pelaksanaan go public itu sendiri. Dalam tahap pelaksanaan go public ini, dilakukanlah hal-hal sebagai berikut :

a.       Proses pengajuan pernyataan pendaftaran

b.      Public Expose, yakni pernyataan dan diskusi dengan pihak public atau pejabat yang berwenang

c.       Pembuatan dan percetakan prospectus, dan pemuatan prospektur ringkas dalam 2 (dua) surat kabar

d.      Road Show, yakni dengan berkunjung ke tempat-tempat investor instituational untuk menawarkan saham

e.      Penjatahan di pasar perdana

f.        Proses pencatatan saham di bursa efek

g.       Proses jual beli saham di pasar sekunder (di bursa-bursa saham)

Perpajakan

PERPAJAKAN

A.      PENGERTIAN PAJAK

Yang dimaksud dengan pajak adalah suatu pembayaran yang dibayar dan dapat dipaksakan untuk dibayar oleh orang /badan atau harta bendanya kepada yang berwenang dari pemerintah biasanya dengan maksud utama dari penggunaan uang tersebut adalah untuk menutup atau membiayai belanja-belanja pemerintah.

Unsur-unsur pajak

1.       Ada undang-undang pajak yang mendasarinya

2.       Ada subjek pajak

3.       Ada objek pajak

4.       Ada pemungut pajak

5.       Ada kepentingan masyarakat untuk mana hasil pajak akan dipakai

Karakteristik Yuridis Pajak

1.       Pajak dapat dipaksakan

2.       Pajak dapat dipungut satu kali sekaligus atau secara berulang-ulang

3.       Pajak dapat berupa pajak langsung

4.       Pajak tidak member imbalan secara langsung kepada pembayar pajak

5.       Pajak masuk ke kas Negara

6.       Pajak di atur oleh suatu kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan fisikal

B.      TEORI PEMBENAR PUNGUTAN PAJAK

Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1.       Teori Asuransi

2.       Teori Daya Pikul

3.       Teori Keseimbangan

4.       Teori Daya Beli

5.       Teori Kewajiban Pajak Mutlak

1.       Teori Asuransi

Teori asuransi merupakan teori tertua tentang pembenaran pungutan pajak. Teori ini mengajarkan bahwa pembayaran pajak sama dengan pembayaran premi dalam asuransi. Inti dari teori ini adalah bahwa Negara menjamin dan melindungi jiwa raga dan harta dari rakyat, dan karenanya rakyat harus membayar premi berupa pajak kepada Negara.

2.       Teori Daya Pikul

Teori daya pikul merupakan teori yang mengajarkan bahwa besarnya pajak yang dipungut dari seorang wajib pajak haruslah sesuai dengan kemampuan pembayaran (daya pikul) dari wajib pajak. Yang dimaksud dengan daya pikul disini adalah kekuatan seseorang untuk memikul beban dari apa yang tersisa setelah seluruh penghasilannya dikuragi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer dirinya dan keluarga yang ditanggungnya.

3.       Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan atau disebut dengan teori  kepentingan mengajarkan bahwa seorang individu mempunyai kepentingan atas pekerjaan Negara. Semakin banyak seseorang mengenyam kepentingannya di Negara, semakin besar pula pajak yang harus dibayarnya.

4.       Teori Daya Beli

Teori daya beli ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak akan menyedot daya beli masyarakat, tetapi dapat dibenarkan karena hasil pajak tersebut akan dikembalikan juga kepada masyarakat dalam bentuk yang lain.

5.       Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori kewajiban pajak mutlak atau yang sering juga disebut dengan “teori pengorbanan” ini mengajarkan bahwa Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari warganya, sementara rakyat wajib patuh dan melakukan pengorbanan untuk membayar pajak tersebut.

C.      PENDEKATAN PAJAK DARI SEGI HUKUM

Pendekatan pajak dari segi hokum akan meninjau pajak dalam hal-hal sebagai berikut

·         Hubungan hokum

·         Hak dan kewajiban wajib pajak dan Negara

·         Siapa yang berhak memungut pajak

·         Kewajiban pemungut pajak dan wajib pajak

·         Timbul dan hausnya hutang pajak

·         Sanki-sanki hokum dalam pajak

·         Dasar pembenaran pungutan pajak

·         Daluarsa pembayaran pajak

·         Prosedur complain, banding, dan hokum acara pajak

·         Lembaga-lembaga perpajakan

·         Dan sebagainya

D.      SUBJEK PAJAK

Subjek pajak adalah orang, badan, atau kesatuan lainnyayang memenuhi syarat-syarat sebagai subjek pajak, yakni yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.

Seseorang mulai wajib pajak pada saat-saat sebagai berikut :

1.       Ketika lahir di Indonesia

2.       Ketika dia berada di Indonesia, meskipun belum menetap di Indonesia

3.       Ketika dia menetap di Indonesia

4.       Jika wajib pajak merupakan badan, pada saat badan tersebut di dirikan di Indonesia. Jika badan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas (PT) pada saat aktanya disahkan oleh menteri yang berwenang.

Seorang wajib pajak berhenti menjadi wajib pajak pada saat :

1.       Saat meninggal dunia

2.       Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

3.       Jika wajib pajak merupakan wajib pajak badan, saat badan tersebut di likuiditasi.

E.       OBJEK PAJAK

Yang dimaksud dengan objek pajak adalah bidang-bidang apa saja dari kehidupan ini yang terhadapnya dapat dikenakan pajak. Objek pajak meliputi :

a.       penggantian  atau  imbalan  berkenaan  dengan pekerjaan  atau  jasa  yang  diterima  atau  diperoleh termasuk  gaji,  upah,  tunjangan,  honorarium, komisi,  bonus,  gratifikasi,  uang  pensiun,  atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini

b.      hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

c.       laba usaha

d.      keuntungan  karena  penjualan  atau  karena pengalihan harta termasuk : 

1.       keuntungan  karena  pengalihan  harta  kepada perseroan,  persekutuan,  dan  badan  lainnya sebagai  pengganti  saham  atau  penyertaan modal

2.       keuntungan  karena  pengalihan  harta  kepada pemegang  saham,  sekutu,  atau  anggota  yang diperoleh  perseroan,  persekutuan,  dan  badan lainnya

3.       keuntungan  karena  likuidasi,  penggabungan, peleburan,  pemekaran,  pemecahan, pengambilalihan  usaha,  atau  reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun

4.       keuntungan  karena  pengalihan  harta  berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan  lurus  satu  derajat  dan  badan keagamaan,  badan  pendidikan,  badan  sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan,  sepanjang  tidak ada  hubungan  dengan  usaha,  pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan

5.       keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian  atau  seluruh  hak  penambangan, tanda turut  serta  dalam  pembiayaan,  atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

e.      penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan  sebagai  biaya  dan  pembayaran tambahan pengembalian pajak

f.        bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

g.       dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang  polis,  dan  pembagian  sisa  hasil  usaha koperasi

h.      royalti atau imbalan atas penggunaan hak

i.         sewa  dan  penghasilan  lain  sehubungan  dengan penggunaan harta; 

j.        penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

k.       keuntungan  karena  pembebasan  utang,  kecuali sampai  dengan  jumlah  tertentu  yang  ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

l.         keuntungan selisih kurs mata uang asing 

m.    selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 

n.      premi asuransi 

o.      iuran  yang  diterima  atau  diperoleh  perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

p.      tambahan  kekayaan  neto  yang  berasal  dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

q.      penghasilan dari usaha berbasis syariah

r.        imbalan  bunga  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan

s.       surplus Bank Indonesia.

F.       HAK DAN KEWAJIBAN PAJAK

Hak Wajib Pajak :

1.       Hak untuk menerima Surat Pemeberitahuan Pajak

2.       Hak untuk mengajukan penundaan pengajuan (SPT)

3.       Hak untuk melakukan pembetulan sendiri atas  (SPT) yang sudah dimasukkan

4.       Hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai kemampuan

5.       Hak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak

6.       Hak untuk memperoleh kepastian batas ketetapan pajak yang terhutang

7.       Hak untuk mengajukan surat keberatan pajak

8.       Hak untuk mengajukan permohonan banding surat keputusan atas surat keberatan pajak

Kewajiban Wajib Pajak :

1.       Kewajiban untuk mendaftarkan diri dan meminta nomor pokok wajib pajak (NPWP)

2.       Mengambil sendiri blanko surat pemberitahuan pajak

3.       Mengisi SPT dengan lengkap

4.       Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.

5.       Memperlihatkan pembukuan dan data lain yang diperlukan oleh petugas pajak

G.     LEMBAGA-LEMBAGA PAJAK

Agar pembayaran pajak dapat dilaksanakan secara  efektif dan optimal maka diperlukan beberapa pranata (lembaga) perpajakan. Pranata perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :

1.       Pranata Perundang-Undangan Pajak

2.       Pranata Pengumpulan Data Pajak

3.       Pranata Pemberitahuan Pajak

4.       Pranata Ketetapan Pajak

5.       Pranata Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

6.       Pranata Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

7.       Pranata Keberatan Pajak

8.       Pranata Banding

9.       Pranata Peradilan Pajak

10.   Pranata Paksaan

11.   Pranata Pengawasan Pajak

12.   Pranata Kebijaksanaan Pajak

13.   Pranata Administrasi Pajak